Pelatihan Penggunaan Sistem Data Dasar Kependudukan Untuk Penanggulangan Bencana

Bogor (12/04/2014) – Untuk dapat merespon kejadian bencana dengan cepat dan tepat Pengambil Keputusan Bidang Kebencanaan memerlukan data dasar kependudukan yang dapat diakses secara cepat,mudah dan akurat. Misalnya ada pada kasus erupsi Gunung Kelud, data / informasi jumlah penduduk dalam zona bahaya harus segera dketahui untuk keperluan evakuasi penduduk, perencanaan bantuan, logistik dan keperluan lainnya. Sejak 2008 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan bantuan UNDP mengembangkan database kebencanaan dengan nama Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dapat diakses oleh publik di alamat http://dibi.bnpb.go.id. Di sistem DIBI tersebut publik dapat mengakses data/informasi tentang kejadian bencana dan dampaknya yang tersedia data tahun 1815 sampai dengan saat ini. Untuk meningkatkan kemampuan DIBI tersebut pada tahun 2013, BNPB bekerja sama dengan BPS dengan fasilitator dari UNPFA meningkatkan kemampuan DIBI dengan menambahkan data BPS yaitu data Sensus Penduduk 2010 dan PODES 2011. Dengan tambahan data kependuduan tersebut maka publik dapat mengkombinaskan data kebencanaan dan data kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

Dari tanggal 11 sd 12 April 2014 BNPB dan UNFPA mengadakan pelatihan penggunaan Sistem DIBI dan Data Dasar Kependudukan untuk penanggulangan bencana. Pelatihan diikuti oleh 35 peserta peserta dari BNPB, Kementerian dan Lembaga Terkait (KEMENSOS, TNI/POLRI, BASARNAS, BIG, KEMEN PU, BPS), BPBD (Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, Sulut, Maluku dan NTT) dan UNFPA. Materi pelatihan meliputi:

• Ketersediaan data dan Informasi penanggulangan bencana di BNPB
• Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Modul Data Kependudukan
• Aplikasi penggunaan data kependudukan untuk penanggulangan bencana.
• Penggunaan InaSAFE untuk menghitung jumlah penduduk terdampak pada radius tertentu dari Gunung.

 

 

SINABUNG TURUN JADI STATUS SIAGA MAKA PENGUNGSI 8 DESA BOLEH PULANG

Peta Rekomendasi Desa Terkait Penurunan Status Gunung Sinabung (Sumber: http://geospasial.bnpb.go.id)

Jakarta (08/04/2014) – Adanya tren penurunan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka PVMBG Badan Geologi telah menurunkan status gunungapi dari Awas (level IV) menjadi Siaga (level III) terhitung sejak Selasa (8 April 2014), pukul 17:00 WIB. Kepala PVMBG telah melaporkan penurunan status tersebut kepada Kepala BNPB, demikian disampaikan oleh DR. Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

Lebih lanjut Sutopo menjelaskan bahwa terkait dengan penurunan status Siaga tersebut maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Masyarakat yg berada dalam radius 3 km (Desa Sukameriah, Desa Bekerah, dan Desa Simacem) agar tetap diungsikan.

2. Masyarakat yg berada diluar radius 3 km yang berpotensi terancam guguran lava dan luncuran awan panas, yaitu Desa Gurukinayan, Desa Kutatonggal, Desa Berastepu, Desa Gamber, dan Dusun Sibintun, agar tetap diungsikan.

3. Masyarakat yang tinggal di Desa Mardinding, Desa Perbaji, Desa Selandi, Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang, Desa Kutarakyat, Desa Kutagugung, Desa Kutatengah, dan Dusun Lau Kawar dapat kembali ke rumah masing-masing setelah membersihkan atap yg terkena abu vulkanik tebal/mengganti atap, serta melakukan kegiatan seperti biasa.

4. Pemda agar menyiapkan/menambah jalur evakuasi dari Desa Kutatengah yang jalurnya menjauhi daerah bahaya, sebelum masyarakat Desa Kutatengah dikembalikan dari tempat pengungsian.

Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah memerintahkan BNPB dan BPBD melakukan persiapan pemulangan pengungsi di desa-desa dan dusun yang warganya boleh kembali. Pemulangan diatur dan dibantu kendaraan sehingga lancar seperti pada pemulangan pengungsi tahap pertama. Sedangkan sisa pengungsi secepat dilakukan penanganan, termasuk persiapan relokasi bagi warga Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem. Gubernur Sumut diharapkan nanti dapat berperan lebih aktif menangani pengungsi Sinabung.

Info Bencana Maret 2014: Karlahut Riau Membaik

Jakarta (08/04/2014) – Penanganan Bencana Asap di Provinsi Riau di akhir bulan Maret ini mulai menunjukkan hasil yang baik, beberapa parameter keberhasilan pemadaman sudah menunjukkan kemajuan. Hujan hasil operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) mulai turun di beberapa tempat di RIau sejak 29 Maret 2014, jumlah titik api juga menurun drastis bahkah mencapi 0 titik pada 30 Maret, kualitas udara membaik hal ini ditunjukkan dari nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) terus menurun, dan jarak pandang sudah membaik sehingga penerbangan pesawat dari dan ke Riau tidak ada gangguan.

Sepanjang bulan Maret 2014 Pusdatinmas BNPB mencatat telah terjadi kejadian bencana sebanyak 132 kali. Tiga bencana yang paling banyak terjadi adalah puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Jumlah ketiga bencana tersebut mencapai 95% dari seluruh kejadian pada bulan Maret 2014. Sedangkan sisanya terdiri dari gelombang pasang/abrasi, banjir dan tanah longsor, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, serta kecelakaan transportasi (laut dan udara).

Korban meninggal dan hilang akibat bencana pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 32 jiwa, dimana korban terbanyak disebabkan oleh bencana tanah longsor. Adapun korban luka berjumlah 63 orang, terdiri dari puting beliung menyebabkan korban luka sebanyak 44 orang, tanah longsor 17 orang, dan banjir 2 orang. Korban menderita dan mengungsi sebanyak 22.714 orang, dimana penyebab terbanyak adalah bencana banjir (lebih dari 22 ribu jiwa menderita dan mengungsi).

Total kerusakan permukiman akibat bencana pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 3.359 unit, terdiri dari 462 unit rumah rusak berat, 376 unit rusak sedang, serta 2.521 unit rusak ringan. Rumah yang terendam banjir pada bulan Maret 2014 mencapai 7.898 unit. Kerusakan permukiman warga ini paling banyak disebabkan karena bencana puting beliung.

Selengkapnya silahkan donwload Infor Bencana BNPB di
http://bnpb.go.id/uploads/pubs/613.pdf

PERINGATAN DINI TSUNAMI AKIBAT GEMPA 8 SR DI CHILE DICABUT

Jakarta (03/04/2014). Berdasarkan analisis data monitoring alat observasi tinggi muka air laut di Papua, maka BMKG telah menyatakan peringatan dini Ttsunami telah berakhir untuk seluruh wilayah Indonesia terhitung mulai Kamis (3 April 2014) pukul 08.30 WIB. Dengan dicabutnya Peringatan Dini Tsunami tersebut, maka masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.

Berdasarkan informasi dari beberapa BPBD melaporkan tidak terlihat adanya tsunami. Masyarakat telah kembali beraktivitas seperti biasa. Adanya peringatan dini tsunami dari BMKG kemarin menunjukkan bahwa ancaman tsunami bagi pesisir Indonesia beradal dari gempa di sekitar perairan wilayah Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia. Jika sumber gempa berasal dari lokal atau wilayah di sekitar Indonesia, tsunami datang hanya memerlukan waktu lebih kurang 30 menit dari terjadinya gempa. Namun jika berasal dari daerah yang jauh bisa membutuhkan waktu beberapa jam. Ada 5 juta penduduk Indonesia yang tinggal di daerah rawan tsunami tinggi hingga sedang. Dengan kondisi tersebut maka kesiapsiagaan masyarakat menghadapi tsunami perlu terus ditingkatkan.

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

GEMPA 4,5 SR DI DARAT GUNCANG YOGYAKARTA

BMKG telah melaporkan terjadinya gempa 4,5 SR pada Rabu (2-Apr-2014) pukul 18:21:56 WIB. Pusat gempa berada di darat 28 km Tenggara Yogyakarta. Pusat gempa di daerah Nglipar, Wonosari. Kedalaman 10 km. Diperkirakan sumber gempa berasal dari Sesar Opak. Gempa dirasakan ringan hingga sedang oleh masyarakat di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah perbatasan dengan DIY. Intensitas gempa dirasakan III MMI di Yogyakarta dan II-III MMI di Klaten dan Bantul.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. BNPB kabupaten/kota dan Korem 072/Pamungkas TNI melaporkan belum ada kerusakan. Petugas masih melakukan pemantauan.

Gempa tersebut tidak ada kaitan dengan gempa 8 SR di Chili. Masyarakat dihimbau tetap tenang. Selalu waspada. Abaikan jika ada hoax yang menyebarkan info yang menyesatkan. Selalu tanyakan kepada BMKG, BNPB dan BPBD terkait ancaman bencana.

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

TSUNAMI CHILI DIPERKIRAKAN AKAN TIBA DI INDONESIA, JAUHI PANTAI

Jakarta (02/04/2014). Gempa bumi besar berskala 8 SR pada kedalaman 10 km di Pantai Utara Chili atau 240 Barat laut Bombay India pada Rabu (2/4) pukul 06.46 Wib telah menimbulkan tsunami setinggi 1,92 meter di wilayah pesisir Chili, Peru, Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika dan Nikaragua. Gempa dan tsunami telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.
Indonesia Tsunami Early Warning Center (InaTEWS) di BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami yang akan melanda beberapa wilayah di Indonesia. Peringatan dikeluarkan berdasarkan analisis penjalaran tsunami. BMKG telah menyampaikan peringatan dini tsunami tersebut kepada Posko BNPB. Ada 115 lokasi di kabupaten/kota dari 19 provinsi di Indonesia akan berpotensi terjadi tsunami. Tinggi potensi tsunami 0 – 0,5 meter. Waktu kedatangan tsunami pada Kamis (3/4) pukul 05.11 wib hingga 19.44 Wib. Status peringatan adalah WASPADA. Artinya Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada pada status WASPADA diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai di sekitar pantai. Waktu tiba gelombang dapat berbeda. Gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar.
Daerah di pesisir di Provinsi Papua seperti Kota Jayapura, Jayapura, Sarmi, Waropen, Biak Numfor, dan Supiori diperkirakan akan berpotensi terjadi tsunami pada pukul 05.11 hingga 05.51 Wib. Demikian pula daerah lain seperti di Malut, Maluku, Papua Barat, Banten, Jatim, DIY, Jateng, Jabar, Lampung, NTB, NTT, Bali, Suawesi dan Kaltim juga berpotensi tsunami dengan tinggi 0 – 0,5 meter dengan waktu bervariasi. Daerah-daerah yang berpotensi terkena tsunami dapat di akses di http://www.bnpb.go.id.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah memerintahkan agar peringatan dini tersebut disampaikan kepada masyarakat dan BPBD. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan selalu waspada. Belum perlu ada pengungsian.

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB